07 Nov 2024, 19:24
Bogor --- Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam, hadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024. Rakornas yang dibuka langsung Presiden Prabowo Subiatno ini, dilaksanakan di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis, 7 November 2024.
Pjs Wako hadir bersama Ketua DPRD, Syaiful Efendi, Kapolresta, Kombes Pol. Yesi Kurniati, Dandim 0304 Agam, Letkol Arm. Bayu Ardhitya Nugrohro, dan Kepala Kejaksaan Negeri, Djamaluddin. Selain itu, hadir Pj Sekda Bukittinggi, Elqadri dan Ketua KPUD, Satria Putra.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebutkan, rakornas ini penting dilakukan agar nantinya kebijakan di daerah bisa efektif dalam mendukung program prioritas sejalan dengan Misi Asta Cita dari Presiden Prabowo. Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 mengambil tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”.
“Hal ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengharmoniskan Pemda dan Forkopimda serta Instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Bapak Presiden 5 tahun ke depan,” ujar Tito.
Presiden Prabowo Subianto, mengapresiasi Menteri Dalam Negeri yang menginisiasi penyelenggaraan forum pertemuan Presiden dengan Kepala Daerah, Forkopimda, Ketua DPRD, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu dan Kadis Penanaman Modal-PTSP se Indonesia, mulai tingkat pusat hingga daerah.
“Ini menjadi momen yang penting karena menjadi kesempatan pertama saya, untuk bisa berbicara kepada seluruh pengambil keputusan di Indonesia. Ini momen yang sangat bermanfaat, sangat strategis. Tapi ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, dimana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan berkumpul menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan,” ungkapnya saat membuka Rakornas.
Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam, menyampaikan, Rakornas diisi dengan pemaparan oleh seluruh Menteri Koordinator, beberapa Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, KPU-RI dan Bawaslu-RI. Para peserta Rakornas dari berbagai Instansi tersebut juga mengikuti dengan sangat antusias pemaparan program jangka panjang dan Quick Win untuk implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
“Pemerintah saat ini fokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pemberantasan korupsi, seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Budi Gunawan. Semua memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas di wilayah masing-masing. Sehingga misi Presiden Prabowo Subianto dalam 8 Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat atau quick win, dapat berjalan baik. Program prioritas pemerintah, diantaranya, program makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi hilirisasi, dan pemberantasan korupsi,” ungkap Hani.
Kemudian, dalam Rakornas, juga dibahas tentang agenda besar ada di depan mata, yakni, Pilkada Serentak dan penetapan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota. Pesan penting untuk Kepala Daerah: untuk terus jalin dan tingkatkan sinergi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif di daerah; tingkatkan sinergi dan koordinasi antara forkopimda; berhati-hati dalam pembuatan Perda; jamin penyediaan layanan publik; dan laporkan dengan data yang benar.
Rakornas yang dilaksanakan dalam 4 panel pemaparan/diskusi menghasilkan:
1. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efisien, yaitu: melakukan kolaborasi untuk pemberantasan korupsi; kepastian dan keadilan hukum; perencanaan dan pelaksanaan APBD yang efektif; dan pencegahan korupsi serta perbaikan sistem.
2. Kebijakan Nasional Implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, yaitu: dukungan Pemda dalam pembangunan manusia; kolaborasi pemerintah pusat dan daerah melalui pembangunan infrastruktur; menciptakan sistem pangan yang tangguh; peningkatan produktivitas daerah untuk pertumbuhan ekonomi; pemberdayaan masyarakat dengan melawan kemiskinan dan UMKM digital.
3. Program Unggulan Pemerintah Pusat, yaitu: meningkatkan potensi peningkatan PAD; hilirisasi dan pemberdayaan energi sumber daya mineral; swasembada pangan hingga 2029; dan kebijakan perumahan pro rakyat.
4. Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan untuk Pilkada serentak yang aman dan damai, yaitu: mengawal pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2024; memitigasi potensi konflik pemilu, dan pembentukan DESK pilkada di daerah.
Terhadap hasil Rakornas ini, Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam, menyatakan komitmennya dan siap untuk melaksanakannya di Kota Bukittinggi.
Rakornas ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, sekitar pukul 17.50 WIB
Komentar
Pemerintah Kota Bukittinggi
Komentar