06 Jun 2016, 00:00
“Para pramuwisata berhadapan langsung dengan wisatawan dan memperkenalkan setiap objek wisata di Kota Bukittinggi. Untuk itu dibutuhkan kompetensi dan pengetahuan dalam memberikan informasi kepada pengunjung”, terang Irwandi.
Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pariwisata akan menerbitkan buku saku panduan tentang sejarah dan penjelasan lain objek wisata. Hal ini dimaksudkan agar adanya kesatuan dan keakuratan informasi yang sampai kepada pengunjung.
Ke depannya, harap Irwandi, HPI dapat melakukan pembinaan anggota dan menetapkan standar harga yang jelas dalam memberikan pelayanan. Hal terbut penting untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi pengunjung.
“Dengan adanya kesepakatan harga pelayanan di antara pramuwisata maka tidak ada lagi pengunjung yang merasa tertipu”, terangnya.
Menurut Irwandi Pemko berkomitmen untuk mendukung segala aspek yang berhubungan dengan kepariwisataan, termasuk DPC HPI Kota Bukittinggi. Ia menghimbau HPI juga bersinergi dengan pemerintah dan bekerjasama untuk menjaga keberlangsungan pariwisata di kota jam gadang.
Sementara Korwil HPI Sumatera mengatakan Bukittinggi tetap menjadi pusat industri pariwisata di Sumatera Barat. Untuk itu perlu didukung dengan para pelaku wisata yang kompeten dan profeisonal.
Ia menghimbau pengurus DPC HPI untuk segera mengajukan proposal pembukaan lembaga sertifikasi di Bukittinggi. Karena ada sekitar 20.000 tenaga kepariwisataan di Sumbar yang belum tersertifikasi. Hal ini disebabkan karena belum adanya lembaga dan minimnya jumalah assesor. Untuk itu Pengurus DPC HPI dapat memanfaatkan peluang tersebut.
Ketua DPC HPI terpilih, Edwar Ardi menyatakan dukungan terhadap program pemerintah terutama yang menyangkut kepariwisataan. Ke depan Ia berharap pemerintah melalui SKPD terkait lebih banyak menyelenggarakan seminar atau Bimtek kepariwisataan. Terutama yang berkaitan dengan adat dan sejarah Minangkabau. (riri/kominfo)
Komentar
Pemerintah Kota Bukittinggi
Komentar